Pemerintah Buka Partisipasi Publik
Belum Ada Instruksi Apa pun
JAKARTA, KOMPAS — Untuk membantu mengawasi proses distribusi bantuan sosial hingga kepada penerima yang berhak, Kementerian Sosial membuka keran partisipasi masyarakat. Pengawasan partisipatif bisa dilakukan secara daring melalui situs milik Kementerian Sosial, yakni www.kawalbansos.com.
Hal itu dikemukakan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kamis (6/11), seusai memberikan paket bantuan bagi warga Wisma Seroja, Bekasi, senilai Rp 55,7 juta. ”Data KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) kemungkinan masih ada yang tidak cocok. Mari ikut mengawal,” ujarnya. Partisipasi publik penting karena cakupan penerima bantuan itu akan diperluas. Menurut rencana, penerima KIS akan bertambah 1,7 juta orang pada 2015.
Untuk mencocokkan data calon penerima KIS, KIP, dan KKS khusus untuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, Khofifah akan mengundang organisasi sosial dan organisasi masyarakat yang memiliki panti.
Kementerian Sosial juga akan mengajak daerah menambah tenaga kesejahteraan sosial di kecamatan. Selama ini tenaga kesejahteraan sosial hanya ada satu orang di setiap kecamatan. Seharusnya ada satu orang perwakilan dari setiap desa. Pengawalan bantuan sosial tak cukup ditangani satu orang di setiap kecamatan. Apalagi jika kecamatan itu wilayahnya luas dengan kondisi geografis sulit.
”Kami sudah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri supaya di setiap kecamatan kami diberikan satu meja dan satu kursi supaya tenaga kesra punya tempat bekerja dan bersinergi dengan camat,” kata Khofifah.
Tunggu koordinasi
Di sisi lain, pemerintah daerah di Kalimantan Tengah, Bojonegoro (Jawa Timur), Seram (Maluku), dan Kabupaten Berau (Kalimantan Timur) masih menunggu koordinasi dan sosialisasi berbagai kartu itu. Bupati Bojonegoro Suyoto mengatakan tak mendapat instruksi apa pun sehubungan dengan program itu.
Sejumlah pemangku kepentingan hanya mendapat informasi dari media massa. ”Belum ada sama sekali (instruksi pembagian kartu). Saya hanya melihat di televisi,” kata Muhammad Hatta, Sekretaris Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten. Hal serupa dikatakan Kepala Kantor Pos Kota Serang Arief Joko Sentono.
Terkait pemberian bantuan nontunai, Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto. Jusuf Kalla meminta agar sosialisasi bantuan nontunai diintensifkan.
”Sosialisasi juga tentang tujuan pemberian bantuan. Pemberian KKS, misalnya, penerima tak harus mengambil seluruh dananya sehingga langsung habis, tetapi bisa disimpan dan diatur penggunaannya sesuai prioritas kebutuhan,” ujar Bambang. (LUK/JAL/HAR/SON/DKA/ODY/FRN/PRA/BAY)
Sumber: Kompas Cetak